Geber Banten Klarifikasi Soal Aksi di Sawahluhur: Bukan Gaduh, Justru Kami Dihadang oleh Terduga Massa Bayaran
SERANG, Kabarindo79.Com – Kelompok Gerakan Bersama Masyarakat Banten (Geber Banten) meluruskan pemberitaan salah satu media online yang terbit pada 19 September 2025 dengan judul “Aksi Massa Demo di Sawahluhur Diduga Hanya Membuat Gaduh”. Menurut Geber Banten, pemberitaan tersebut dinilai provokatif dan tidak sesuai dengan tujuan aksi yang mereka gelar di Sawahluhur, Kota Serang.
Koordinator Lapangan Geber Banten, Mulyadi, menegaskan aksi yang dilakukan pihaknya sah dan berdasarkan prosedur. Pihaknya telah menyampaikan pemberitahuan resmi kepada kepolisian terkait kegiatan tersebut.
“Aksi ini bukan gaduh, tapi bentuk penyampaian aspirasi. Kami sudah menempuh prosedur dengan pemberitahuan ke kepolisian, bukan ke kelurahan atau kecamatan. Itu mekanismenya,” kata Mulyadi.
Ia menjelaskan, aksi tersebut bertujuan meminta kejelasan soal perizinan dan alih fungsi lahan di Sawahluhur yang dinilai belum transparan. Masyarakat, kata Mulyadi, masih bingung terhadap peruntukan proyek pembangunan di wilayah tersebut.
“Banyak masyarakat Sawahluhur yang tidak menerima adanya proyek ini. Mereka tidak tahu peruntukannya untuk apa. Kami hanya menuntut kejelasan dan tanggung jawab dari pemerintah kota,” ujarnya.
Mulyadi juga menyinggung keberadaan kelompok yang mengatasnamakan Himpunan Masyarakat Sawahluhur (HAMAS), yang menurutnya tidak sepenuhnya berasal dari warga setempat.
“HAMAS itu bukan mayoritas orang Sawahluhur. Hanya segelintir saja yang benar warga sana. Justru masyarakat lebih banyak mendukung gerakan kami,” tegasnya.
Ia menolak anggapan bahwa aksi Geber Banten menimbulkan kegaduhan. Menurutnya, aksi yang dilakukan merupakan hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kita menyampaikan aspirasi sesuai aturan undang-undang. Jadi kalau dibilang gaduh, itu tidak benar. Faktanya, banyak masyarakat yang pro dan mendukung pergerakan Geber Banten. Bukan buat onar, kami justru didukung masyarakat. Yang buat onar Cuma oknum bayaran yang tidak terima bahwa ada aksi dari masyarakat,” ujar Mulyadi.
Mulyadi menambahkan, jika ada pihak yang merasa terganggu, seharusnya yang ditegur adalah perusahaan atau pihak terkait proyek, bukan masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Lebih lanjut, ia mempertanyakan aturan yang mewajibkan adanya izin dari kelurahan dalam melakukan aksi.
Ia juga mengharapkan agar media, ketika menayangkan suatu berita, harus sesuai fakta yang terjadi, bukan justru menggiring opini provokatif.
“Dalam hal ini yang telah membuat kegaduhan itu siapa? Faktanya, di lapangan terlihat adanya massa bayaran yang berusaha menghalangi Geber Banten dengan menjual atas nama warga Sawahluhur. Jangan membodohi demi meraup keuntungan pribadi dan golongan, merusak tanah karuhun Banten, dan jadi antek-antek oligarki yang mau saja diadu domba. Harusnya kepolisian menegur pihak perusahaan. Aksi kami jelas untuk meminta klarifikasi dan keadilan,” pungkasnya. (*/red)
