Wakil Ketua Komisi II DPR-RI : HUT RI ke-80 Momentum Wujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial
Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Aria Bima
JAKARTA, Kabarindo79.Com - Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Aria Bima menilai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan demokrasi yang substantif, berkeadilan, dan berpihak pada pemerataan kesejahteraan rakyat.
Aria mengungkapkan, delapan puluh tahun Indonesia merdeka bukan perjalanan usia muda, tetapi juga belum terlalu tua sebagai sebuah bangsa. Fase 1945 adalah fase merdeka secara politik dari kolonialisme.
"Tantangan sekarang adalah membebaskan dari kemiskinan struktural, ketidakadilan, dan ketertinggalan,” kata Aria Bima dikutip dari dpr.go.id.
Menurut dia, demokrasi tidak boleh sekadar menjadi ritual lima tahunan, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“Kalau nelayan ingin solar terjangkau, petani ingin pupuk tersedia, warga Kalimantan ingin jalan diaspal, itu semua bagian dari keadilan sosial yang harus diwujudkan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi sejumlah program awal pemerintahan Prabowo–Gibran, seperti makan siang bergizi gratis, pendidikan gratis, dan penyediaan tiga juta rumah layak huni, yang dinilainya sebagai langkah awal menyiapkan sumber daya manusia kompetitif menuju Indonesia Emas 2045. Namun, Aria mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang.
“Duitnya ada nggak? Program ambisius ini harus kita carikan penerimaan negara yang memadai dan menutup defisit anggaran,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Kementerian PUPR mencatat backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit, termasuk rumah tidak layak huni totalnya bisa menyentuh 26,9 juta unit.
“Rumah layak huni itu hak rakyat. Target tiga juta rumah harus dijalankan serius agar kesenjangan antarwilayah berkurang,” kata Aria.
Ia menegaskan, DPR akan memberikan dukungan maksimal kepada pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
“Kalau ada yang timpang, tentu sebagai partai penyeimbang kami akan menyeimbangkan. Kalau keadilan tidak terwujud, kami akan bersuara,” ujarnya menutup. (*/red).
