Tanah Ulayat Baduy : Antara Hak Adat dan Kepentingan Korporasi
Banten, Kabarindo79.Com - Tanah Ulayat Baduy merupakan isu yang melibatkan pertentangan antara hak atas tanah tradisional masyarakat Baduy dengan kepentingan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Masyarakat Baduy, yang hidup dengan sistem adat yang sangat menghargai kearifan lokal dan kelestarian alam, memiliki cara pandang yang berbeda mengenai kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Mereka melihat tanah sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan, bukan sekadar komoditas ekonomi.
Politik agraria di Indonesia secara historis cenderung mengutamakan distribusi dan pemanfaatan tanah melalui pendekatan yang lebih birokratis dan berbasis hukum positif, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, dalam praktiknya, kebijakan agraria ini sering kali tidak mengakomodasi atau bahkan mengakui keberadaan hak atas tanah yang dimiliki oleh komunitas adat, termasuk masyarakat Baduy. Sebagian besar tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat sering kali dianggap sebagai "tanah negara" yang tidak terikat oleh hak ulayat atau hak tradisional. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam antara negara dan masyarakat adat.
Pemerintah, sebagai aktor utama dalam kebijakan agraria, sering kali lebih mendukung proyek-proyek pembangunan yang mengutamakan kepentingan ekonomi, seperti perluasan lahan untuk perkebunan, infrastruktur, atau investasi. Dalam hal ini, tanah Baduy yang merupakan wilayah yang tidak terjamah pembangunan sering kali dipandang sebagai penghalang bagi kepentingan ekonomi jangka pendek.
Negara dan pengembang sering kali berfokus pada pemanfaatan tanah untuk pembangunan yang dianggap dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam hal ini ketika proses pendekatan sering kali mengabaikan nilai-nilai sosial, budaya, dan lingkungan yang dipegang teguh oleh masyarakat Baduy, sehingga menimbulkan konflik. Konflik ini juga semakin rumit dengan adanya ketidakjelasan status tanah ulayat Baduy dalam perspektif hukum negara, yang sering kali tidak mengakui hak-hak adat atau mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang dianut oleh masyarakat tersebut.
Namun, di sisi lain, kebijakan agraria yang menghormati hak-hak masyarakat adat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, bisa menjadi solusi alternatif yang memperkuat posisi masyarakat Baduy dalam mempertahankan tanah ulayat mereka. Dengan pengakuan formal atas hak ulayat ini, masyarakat Baduy dapat mempertahankan kontrol atas tanah mereka dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dengan cara yang lebih seimbang.
Penting untuk mencari solusi yang menghargai hak-hak adat masyarakat Baduy, dengan melibatkan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai tanah ulayat mereka. Dialog yang konstruktif antara pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adat, sangat penting untuk menemukan titik temu antara pembangunan dan pelestarian budaya serta lingkungan. Keberlanjutan dan keadilan sosial harus menjadi landasan dalam menyelesaikan konflik agraria ini.
Penulis : Risma Mulyati
Universitas Pamulang - Ilmu Pemerintahan
